Terkesan Saling Lempar Antara Dishub dan Sekda Waykanan Terkait Anggaran Hibah BUMDES di tahun 2017

indopersnews.com_Waykanan. Ada indikasi saling lempar antara dinas perhubungan dan sekda kabupaten Waykanan dugaan terkait anggaran Hibah BUMDES di tahun 2017. Hal ini terjadi ketika awak media konfirmasi diruangan kerja sekertaris daerah (sekda) kabupaten Waykanan provinsi Lampung. Senin (11/01/2021) .

Saipul selaku Sekretaris Daerah kabupaten Waykanan menjelaskan kepada awak media terkait masalah BUMDES HIBAH di tahun 2017. Namun antara dinas perhubungan dan sekda terkesan saling lempar kata.

Menurut keterangan Saipul, sekertaris daerah kabupaten Waykanan provinsi Lampung saat di ambil keterangan membenarkan jika anggaran BUMDES di tahun 2017 pada waktu itu mengajukan di tingkat kelompok tani.

“Ya itu BUMDES pada waktu pengumpulan pemberkasan kepala kampung / desa belum ada BUMDES yang sah,” jelasnya.

“Bagaimana bumdes itu harus berdiri, tapi nama BUMDES sudah kita minta dan kita ambil kalau tidak salah 15 kelompok yang sudah kita ajukan dan disetujui. Dana kita terima namun dana tersebut akan diberikan secara bertaharap. Yaitu dalam 4 kali tahapan melalui katalog.

Syarat untuk mendapatkan dana adalah harus ada akte notaris. Sempat kita paksakan salah satu akte notaris untuk menjelaskan kepada kepala kampung pada saat itu di gedung GSG kabupaten Waykanan bagaimana cara nya mengarahkan semua kepala kampung harus punya BUMDES resmi.

Kalau menurut data saya sampai hari ini di tahun 2021 masih banyak bumdes yang belum resmi karena belum memiliki biaya dan usahanya ada tidak sesuai dengan BUMDESnya.

Pada saat kita akan bagikan BUMDES tersebut ketentuan ketentuanya sebagai berikut: 2 tahun aset hibah itu mana kala tidak jadi dihibahkan maka akan menjadi aset Pemda. Masih menurut keterangan Sekda.

Menurut sisa dari 15 mobil tersebut 8 di bagikan dan 7 yang ada di Pemda jadi milik negara atau di kembalikan ke negara lagi. 8 mobil yang sudah ada surat serah terima dan berita acara di tahun 2018. Sedangkan ke 7 mobil itu didistribusikan kepada kita Pemda yang membutuhkan aset tersebut, artinya milik negara.

Ketika di tanya oleh awak media & tim terkait kampung mana saja yang mendapatkan dana hibah BUMDES / mobil, sekda mengatakan “kalau di kampung ya silahkan di tanya di kampung kalau Pemda ada itu mobilnya ada di Pemda,” cetusnya dengan nada enteng Sekda menjawab.

Pertanyaan 1: apa kah bisa BUMDES milik kampung di alih kan ke Pemda/ negara 2: kenapa BUMDES belum lengkap kok sudah di ajukankan 3 : kenapa dari tahun 2017 sampai di tahun 2021 APH di kabupaten Waykanan Kajari  berdiam diri Kenapa ?? Seharus di usut tuntas dan kampung kampung yang mendapatkan pun kenapa berdiam diri .(tim)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: