PAPEDA Sampang Desak Dinsos Segera Komunikasi Dengan Kemensos Untuk Percepatan Program BPNT dan PKH

Indopersnews_Sampang. Sehubungan dengan tersendatnya penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengakibatkan polemik ditengah masyarakat, mulai dari lambatnya penyaluran dan terblokirnya kartu BPNT yang disebakan dengan adanya data ganda.

Hal tersebut direspon langsung oleh Lembaga Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) Kabupaten Sampang dan mendatangi langsung kantor menemui Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Rabu 19 05 2021, guna klarifikasi mengenai Sosialisai, dan sejauh mana hasil dari perbaikan data ganda dan saldo nol.

Menanggapi apa yang di sampaikan dan beberapa kritikan oleh Ketua Pemuda Peduli Desa, Kepala Dinas Sosial (Fadli) menyampaikan pertama apresiasi kepada pihak yg berperan sebagai fungsi kontrol dari masyarakat khusunya kepada Lembaga Pemuda Peduli Desa yang telah membantu kelancaran program yang bermuara dari Kemensos RI ini, mengenai data ganda hingga saat ini kami dinsos masih melakukan sosialisasi.

” Mengenai saldo 0 KPM, apabila ini terjadi kami laporkan ulang kepada Kemensos agar segera dicairkan. Dan mengenai Sosialisasi kami tidak lakukan ini karna kami sudah meneruskan surat edaran dari Kemensos RI mengenai kendala kepada TKSK kecamatan dan saya anggap itu adalah bagian sosialisai ”

Sementara Ketua Pemuda Peduli Desa (PAPEDA) Badrus Sholeh Ruddin. SH, menegaskan Dinsos jangan lembek urus perbaikan data dan sosialisasi tentang surat edaran Kementrian Sosial mengenai keterlambatan distribusi saldo ke rek PKM, karena kalau problem yang bermuara di Kemesos ini tidak disampaikan kepada KPM dalam artian Dinsos tidak memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap KPM maka kami anggap Dinsos telah bertentangan dengan Pasal 14 s/d 18 Permensos No.20 th 2019.

“Seyogyanya tentang temuan data ganda dan saldo 0 bisa segera diatasi dan dilakukan percepatan perbaikan kalau saja pihak Dinsos gencar lakukan komonikasi dengan pihak Kemensos RI, tapi kami liat tidak ada tanda-tanda kerja cepat yang dilakukan pihak Dinsos,” tegas Badrus.

Masih dalam penyampaiannya Ketua PAPEDA Kabupaten Sampang dengan adanya situasi seperti ini, maka “Kami mendesak Dinsos Sampang untuk menekan pihak terkait, seperti operator desa mengenai data dan TKSK BPNT serta e-Warung mengenai sosialisasi dan keterlambatan saldo KPM dan mendorong kepada pihak Dinsos untuk terus melakukan komunikasi kerja cepat dalam perbaikan kendala-kendala yang terjadi terhadap pelaksanaan program BPNT dan PKH.” Pungkasnya. (Zyn)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: