LMPI dan Bara JP Minta Kajari Panggil PPTK dan Direktur CV Proyek Irigasi PSDA Way Kanan Bermasalah Ke Kejaksaan

Indopersnews_Way Kanan. Diduga adanya kegiatan kejahatan dalam pengelolaan anggaran Negara pada pelaksanaan kerja Proyek Irigasi Pelayanan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2021 Pemerintah Daerah Way Kanan.

Lembaga Merah Putih Indonesia (LMPI) dan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Kabupaten Way Kanan mengatakan pihaknya hari ini akan ke kantor Kejaksaan Blambangan Umpu untuk melaporkan terkait gugatan teknis kerja dan pertanggungjawaban Dinas PU dalam lalainya pengawasan pada proyek irigasi yang dilakukan rekanan yang tidak maksimal berpotensi korupsi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, proyek yang dimaksud bukan hanya sudah rusak, juga pada kondisi pembangunan yang tidak baik lantaran membiarkan sejumlah pohon besar pada ruas bangunan irigasi sendiri, serta pasangan batu pondasi siring irigasi yang juga tidak sesuai pada petunjuk kerja konsultan Dinas PU sendiri. Hal itu di ungkapkan Ketua LMPI Marcab Way Kanan Rivan Zulizar, Ketua Bara JP DPC Way Kanan Rahmat, melalui Sekjend Bara JP, Indro Wibowo.

“Tentunya kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu mampu melihat upaya tindak pidana korupsi dari penyerapan anggaran proyek dinas PU Way Kanan itu sendiri. Dimana, hal ini sudah masuk ranah pemeriksaan karena pembangunan sudah selesai,”ujar Indro Wibowo, Kamis (7/10/2021).

Indro menambahkan, dengan sudah masuk ranah hukum seperti ini nanti. Kepala Kejaksaan bisa memanggil direktur CV yang dipakai rekanan pada pekerjaan proyek tersebut. Kemudian PPTK dan PPK dan PA serta Konsultannnya. Sehingga dapat memeriksa secara gamblang mengenai pengawasan kerja pertanggungjawaban anggaran serta melihat kerugian negara dari hasil penghitungan pelaksanaan kegiatan dari pagu proyek itu sendiri di lapangan.

“Kami yakin Kajari mampu mengemban amanah jabatannya untuk menegakan hukum di Way Kanan. Dan terkait persoalan ini kami seutuhnya akan mengawal proses pemeriksaan hingga nanti ada putusan hukum,” pungkasnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *