Kajian Perbup Pilkades Dinilai Lelet, Aktivis Sampang, Abu Bakrin Angkat Bicara

Indopersnews_Sampang. Dikabarkan pesta demokrasi yang melibatkan 111 Desa di Kabupaten Sampang ditunda. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Sampang akan menunda pelaksanaan Pilkades 2021 dengan menggunakan fungsi Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Desa hingga 2025. Kini menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat dan aktivis kabupaten Sampang.

Menanggapi isu tersebut, Abu Bakrin, aktivis Sampang menilai kajian Perbup yang akan dijadikan salah satu acuan pelaksanaan Pilkades di kabupaten Sampang terlalu lemot, hingga menuai kegelisahan dan kegaduhan tentunya akan menghambat terhadap pembangunan
Kabupaten Sampang.

“Untuk meminimalisir praduga dan asumsi miring di tengah masyarakat, harusnya penggodokan perbup itu sudah selesai dan dapat disosialisasikan terhadap masyarakat, agar ada kejelasan mengenai pelaksanaan Pilkades kabupaten Sampang” tegasnya. Senin, (07/06/21)

Kendati demikian, aktivis muda tersebut menegaskan dengan melihat kabupaten lain di Madura sudah ada kejelasan bahkan sudah ada yang menggelar Pilkades 2021, sedangkan Kabupaten Sampang dengan tagline “Sampang Hebat Bermartabat” masih remang-remang

“Di Kabupaten Bangkalan sudah menggelar Pilkades, Kabupaten Sumenep dan Pamekasan sudah jelas jadwal pelaksanaan Pilkades. Sampang kapan?, tagline Sampang Hebat Bermartabat”. tuturnya

Tak hanya itu, Aktivis muda yang sudah menempuh program Pascasarjana tersebut juga menyinggung mengenai anggaran Pilkades 2021 sudah ada, termasuk anggaran keamanan dan dana Covid 19, bahkan di setiap desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, sehingga apa yang dibingungkan.

“Anggaran Pilkades 2021 sudah dibahas dan disiapkan, termasuk anggaran keamanan dan dana Covid 19, Kok masih kebingungan?”. Pungkasnya

Pihaknya, juga menambahkan mengenai pelaksanaan Pilkades di masa Covid 19 sudah jelas diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, akan tetapi tafsir Pasal 44E Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dipersempit.

“Padahal, secara teknis pelaksanaan dalam Permen tersebut, semuanya sudah diatur dan tinggal melaksanakan, dengan catatan wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19, dan di kabupaten Bangkalan aman-aman saja”. Ungkapnya. (07/06/21).

Sementara itu, Kabupaten Bangkalan, yang jumlah desanya lebih banyak, yaitu 120 desa yang bakal ikut dalam Pilkades serentak tahun 2021, masih sanggup menjalankan amanat Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 dengan penyesuaian Peraturan Bupati (Perbup). Sedangkan Kabupaten Sampang yang jumlah desanya lebih sedikit sampai saat ini pelaksanaan Pilkades 2021 masih menjadi teka-teki.

“kurang logis jika Pilkades 2021 kabupaten Sampang ditunda, ini tidak terlepas dari manuver politik dengan alasan tertentu”. Tuturnya. (Zyn)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: