Dugaan Pungli PLN ULP Ketapang Belum Ditindaklanjuti

indopersnews.com_Pamekasan. Masyarakat Desa Pangereman, Desa Bira Barat dan desa Pancor Kecamatan Ketapang akan melakukan demo besar- besaran ke PLN ULP Ketapang. Bahkan masyarakat tidak segan- segan akan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam proses Pungutan liar (Pungli) yang di lakukan oleh salah satu Oknom PLN ULP Ketapang, jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas yang di lakukan oleh pihak PLN terhadap oknum yang melakukan pungli.

Misli warga desa Pangereman, salah satu korban yang di pungut biaya oleh Petugas PLN ULP Ketapang sangat geram dengan sikap dingin dari pihak manajemen ULP PLN Ketapang. Bahkan Misli menduga adanya pungli tersebut kongkalikong antara manajemen dan bawahannya.

“Karena kalau masalah ini tidak ada niat main- main. Maka masalah ini pasti cepat selesai. Bukan di biarkan berlarut- larut seperti ini,” ujarnya sambil geram.

Manejer PLN ULP Ketapang, Hari Purnomo saat di konfirmasi media indopersnews.com tentang kelanjutan proses pemanggilan JM oleh PT. HALEYORA POWER REGION 3 JAWA TIMUR malah menyarankan agar bertemu langsung dengan yang bersangkutan.

“Kalau sampean mau ketemu JM datang ke kantor besok pagi jam 07.30, JM sudah di kantor,” ujar Hari Purnomo.

Abdussalam Syah, SH selaku koordinator masyarakat sangat geram dengan sikap yang di lakukan oleh manajer ULP PLN Ketapang. Karena tidak seharusnya seorang manajer hanya menunggu bola, bukan menjemput bola.

“Atau jangan- jangan dugaan masyarakat betul. Kalau hal itu memang benar- benar terkonsep oleh atasanya sendiri. Sehingga seorang manajer tidak berani memberi teguran keras, padahal itu bukan masalah kecil. Jelas jelas masuk kategori pelanggaran hukum yang di jerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal diatas 6 tahun penjara,” ujar Abdussalam, SH.

Masih menurut Abdussalam Syah, hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan kelistrikan di lindungi oleh undang- undang. Salah satunya Undang- Undang Nomor 30 tahun 2009 Tentang ketenaga listrikan. Salah satu kebijakan yang di keluarkan pemerintahan Joko Widodo.

Dalam upaya memberikan hak kepada pelanggan listrik adalah: Menetapkan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sesuai aturan kementrian ESDM Nomor 27 tahun 2017. Bukan malah memberikan beban pada masyarakat. Apalagi ini situasi Pandemi.

Saat wartawan indopersnews.com konfirmasi ke kantor PLN UP3 PAMEKASAN menemui pimpinan pengawasan terhadap PLN ULP Ketapang tidak ada di tempat. Pimpinan Kami tidak ada di tempat. Beliau lagi ke Sumenep. Dan kalau hal yang sampean sampaikan itu benar, kami akan menindak lanjutinya. Akan saya sampaikan pada pihak manajemen,” ujarnya( Lam)

Tinggalkan Balasan