Diduga Gagal Dalam Tugas Buruk dalam Komunikasi Publik Mendag Harus Diganti Oleh lham Abraham Mansyur Ketua Gerakan Milenial Bara JP

Indopersnews,Waykanan,Bapak pimpinan atau ibu yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan penyimpangan didalam perdagangan minyak .Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 

Baru saja Pandemi Covid-19 mereda, masyarakat harus dihadapkan pada permasalahan gejolak ketersediaan dan harga minyak goreng. Kondisi ini tentu berat, mengingat keadaan ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Masyarakat mengutarakan berbagai keluhan, yang mengisyaratkan kegelisahan. Sedemikian banyaknya pertanyaan dari masyarakat luas, oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi justru dijawab dengan keragu-raguan.

 Kinerja Jauh dari HarapanMendag Lutfi memang tengah menjadi sorotan. Belum genap dua tahun menjabat, Muhammad Lutfi sudah membuktikan bahwa posisi sekelas Mendag bukanlah posisi yang tepat untuknya. Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 pada akhirnya dihadapkan pada polemik. Pasca pemberlakuan HET, kelangkaan minyak goreng terjadi di berbagai wilayah. Diindikasikan hal ini terjadi karena produsen dan distributor minyak goreng memilih menahan stok dan tidak menjual minyak goreng dengan harga yang lebih rendah. Selain itu kenaikan harga crude palm oil (CPO) dunia yang meningkat seiring pemulihan ekonomi dunia menyebabkan produsen CPO memilih untuk melakukan ekspor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

 Kelangkaan minyak goreng pada akhirnya memaksa pemerintah untuk mencabut kebijakan HET minyak goreng kemasan sederhana serta premium dan harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Sementara untuk minyak goreng curah tetap berlaku. Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 30% dan Domestic Price Obligation (DPO) pada produsen CPO yang baru-baru ini ditetapkan juga akhirnya dicabut dan diganti dengan intensifiksi pungutan ekspor dan bea keluar. Memang, sejak awal kebijakan ini diragukan. Kebijakan yang awalnya diharapkan mendukung penerapan HET ini nyatanya justru meningkatkan disparitas harga CPO di dalam negeri dan pasar internasional dan mendorong aliran kebocoran CPO ke pasar luar negeri. 

Gonta-ganti kebijakan dalam polemik minyak goreng memberikan gambaran yang nyata bagaimana kebijakan publik yang bersifat strategis diputuskan di bawah komando Mendag Lutfi tanpa basis kebijakan yang matang. Terindikasi bahwa ruang-ruang di Kementerian Perdagangan tidak digunakan sebagai lab untuk menyusun basis kebijakan yang kuat dan menguji kualitas berbagai kebijakan yang akan diimplementasikan. Alhasil, masyarakat luas dirugikan. Gaya Komunikasi Publik BurukJika ditelusuari lebih dalam, polemik kelangkaan minyak goreng ini tidak lepas dari eksitensi praktik tidak sehat. Beberapa pihak mengambil peran sebagai spekulan di dalam jalur distribusi minyak goreng dan mengambil keuntungan dari perbedaan harga HET dan harga pasar. Hal ini terbukti dari banjirnya minyak goreng di pasaran pasca pencabutan HET dimana minyak goreng yang sebelumnya ditahan dan ditimbun dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi mengikuti mekanisme pasar. Mendag Lutfi jelas mengetahui penyimpangan ini merupakan permasalahan fundamental. 

 Sayangnya, Mendag Lutfi tampaknya lebih memilih sikap menyerah dibanding melawan. Di dalam rapat terbuka dengan DPR belum lama ini, Lutfi secara terbuka mengakui bahwa Kementerian Perdagangan tidak mampu melawan pihak-pihak penyimpang. Tentu ini mengejutkan karena sebagai pembantu Presiden, Mendag Lutfi mengisyaratkan kekalahan negara pada kartel dan mafia minyak goreng. Ungkapan ini berpotensi menyuburkan praktik black market of power seperti yang sedari dulu terjadi dalam ekosistem perdagangan nasional. Lutfi bahkan pernah menuding rumah tangga sebagai penimbun, yang tentu saja melukai hati masyarakat yang justru sedang kesulitan mendapatkan minyak goreng. Meskipun akhirnya Mendag Lutfi berjanji untuk mengumumkan mafia minyak goreng, oleh publik dianggap sebagai gimik belaka. Hal ini terbukti dengan batalnya pengumuman mafia tersebut pada waktu yang dijanjikan, Senin 21 Maret lalu.Harus Segera MundurSepertinya, sudah cukup waktu untuk Lutfi menguji kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Banyak mengeluhkan keadaan tanpa menawarkan solusi yang jelas dan implementatif tentu tidak akan membuat keadaan lebih baik. Bukan hanya itu, sebagai pejabat publik Lutfi juga tidak mampu melakukan komunikasi publik yang baik. Publik menanti Menteri Perdagangan baru dengan solusi dan komunikasi publik yang baru ujara bapak ilham Abraham Mansyur selaku ketua gerakan melenial bara JP (rht)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *