Di Duga Pembayaran (ADV) Adventorial di Humas Setda OKU Tidak transparan

indopersnews.com_OKU. Sebelumnya, puluhan awak media insan pers atau wartawan cetak maupun online yang bekerja sama dengan Sub Bagian Humas Setda Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten OKU merasa resah.

Pasalnya, uang untuk pembayaran liputan khusus atau berita bayar kegiatan Bupati OKU yang dimuat dalam bentuk Adventorial di tahun 2020. Hingga saat ini pun, meski telah tutup anggaran tahun ada sebagian belum juga dibayar oleh pihak Humas Setda OKU. 

Dengan alasan yang dianggap kurang masuk akal, pihak Humas Setda OKU pernah menyampaikan jika uang yang dianggarkan di tahun 2020 tidak cukup dan telah habis terpakai. Namun pihaknya akan berupaya tetap membayar, meskipun entah dan tidak menyebutkan dengan jelas uang dari mana yang akan gunakan untuk membayar. 

Karena merasa ada kejanggalan, akhirnya beberapa rekan media pun mencoba menelusuri hasil pembayaran uang yang dikeluarkan oleh pihak Humas Setda OKU dengan mendatangi BPKAD OKU.

Meskipun sempat melalui proses alot yang cukup serius. Akhirnya, tepatnya Jum’at tanggal 08 Januari 2021, pihak BPKAD OKU bersedia mengeluarkan data daftar koran pembayaran Advertorial dan langganan koran tahun 2020 lengkap beserta bukti Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D). Yang diajukan oleh bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda OKU, ditanda tangani oleh Kabag Humas Setda OKU Feri Iswan dan Kasubag Humas Edward selaku PPTK.

Melalui data yang didapat dari BPKAD OKU, selain diketahui berapa jumlah media yang telah dibayar berikut daftar harga yang bervariasi, diantaranya ada yang menonjol.

Pasalnya ditemukan ada beberapa media yang setiap pencarian, baik itu tagihan pembayaran kerja sama bulanan yang nilainya cukup menggiurkan mencapai jutaan rupiah atau pun pembayaran Adventorialnya dengan nilai cukup fantastis, berkisar puluhan juta rupiah dengan menggunakan satu nomor rekening Bank perusahaan badan hukum (diduga milik media lain, red).

Dalam arti, nomor rekening bank perusahaan badan hukum yang digunakan beberapa media tersebut berbeda dari badan hukum media itu sendiri, KOK BISA YA ?.Padahal, untuk bisa bekerja sama dengan Humas Setda OKU maka wartawan atau petugas media harus menyiapkan dan melengkapi beberapa syarat akurat yang dikeluarkan oleh Humas Setda OKU sendiri.

Diantaranya, satu media harus berbadan hukum satu, yaitu PT. Khusus. Selain itu, berhubungan dengan sistem pembayaran non tunai. Maka setiap pencarian tagihan diatas Rp.1 juta harus menggunakan satu nomor rekening perusahaan milik badan hukum media itu sendiri, bukan rekening pribadi ataupun milik media perusahaan lain.Untuk mencari jawaban kebenaran serta menghindari adanya indikasi Mark Up harga yang diduga sengaja dilakukan oleh oknum pihak Humas Setda OKU dengan si penerima dana.

Maka, wartawan media ini mencoba mengkonfirmasi dengan mendatangi ruangan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda OKU, pada Senin (11/01/21), namun Feri Iswan Kabag Humas Setda OKU tidak berada ditempat.Subrians.

Tinggalkan Balasan