Demokrat soal Arteria Nilai Polisi-Jaksa Jangan di-OTT: Jangan Pandang Bulu! Kumparan.

Ikuti : indopersnews.com

2021/11/19 13:54

indopersnews.com_Kumparan.

Pernyataan politikus PDIP Arteria Dahlan terkait penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim semestinya tidak di-OTT karena merupakan simbol negara menimbulkan banyak kritik.

Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto tak setuju dengan pendapat rekan satu komisinya itu. Menurutnya, tak perlu ada pandang bulu dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk apakah pelakunya merupakan pejabat negara.

“Pelaksanaan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel. Tidak boleh dilakukan dengan tebang pilih dan pandang bulu,” kata Didik, Jumat (19/11).

Dalam pernyataannya, Arteria menilai penindakan hukum tak harus melulu dengan cara OTT, terlebih jika dilakukan kepada penegak hukum. Penegakan hukum dengan cara case building misalnya, lebih mendapat keadilan sebab bisa diuji oleh semua pihak, beda dengan OTT.

Didik pun ikut membenarkan pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan membangun kasus atau case building maupun dengan OTT. Tetapi, ia berpendapat tak menjadi masalah apakah metode case building atau OTT yang digunakan dalam memberantas korupsi.

Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Hukum itu justru menilai pejabat negara, aparat penegak hukum, dan siapa pun tidak perlu takut apa pun metodenya jika mereka menjaga integritas, tidak melakukan penyimpangan jabatan, penyalahgunaan kewenangan dan tidak korupsi.

“Justru para aparat negara, aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum harus memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan dan institusi yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.

“Jika takut di-OTT, sederhana saja kuncinya. Jangan korupsi. Tidak ada cara yang paling baik dan jitu. Hindari perilaku korup,” lanjut Didik.

Untuk itu, Didik pun mengingatkan penting bagi para penegak hukum bisa membangun zona integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi pimpinannya. Adapun melakukan mitigasi dan pencegahan dengan membangun sistem anti korupsi dalam sistem birokrasi dan tata kelola anggaran apabila ingin menciptakan good and clean governance.

“Selain itu, melakukan pengawasan yang intensif dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat akan menghindarkan potensi penyimpangan dan korupsi dalam tata kelola birokrasi dan anggaran,” tandas dia.

Pernyataan Arteria soal tak setuju jaksa hingga polisi di-OTT ia sampaikan saat menjadi salah satu pembicara dalam webinar ‘Hukuman Mati Bagi Koruptor, Terimplementasikah?’ yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dengan Kejaksaan Agung, Kamis (18/11) kemarin.

Arteria memiliki sikap sendiri dan mengaku tak mendukung adanya OTT terhadap penegak hukum, baik kepada jaksa, hakim, maupun polisi.

“Saya pribadi saya sangat meyakini yang namanya polisi hakim jaksa itu tidak boleh di-OTT,” ucap Arteria.

“Bukan karena kita pro koruptor, karena mereka adalah simbol-simbol negara di bidang penegakan hukum. Bisa dibedakan, tafsirnya jangan ditafsirkan beda, kita mendukung atau apa ya, saya sampaikan banyak sekali instrumen penegakan hukum di samping OTT,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan