Camat Waru: Bakal Calon BPD Harus Tinggal Serta Memiliki KTP dan KK di Desa Tersebut

indopersnews.com_Pamekasan. Sesuai bunyi Undang- Undang Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 47 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 43 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 Ayat( 1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 15 Ayat(1) Huruf A.Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2019, tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor 440/52/SJ, Kepala Desa di beri Wewenang Untuk Mengisi dan Membentuk Kepanitiaan Anggota Permusywaratan Desa(BPD) .

Camat Waru DRS. Endi Sutrisno. MSi, saat di temui di kantornya, Jumat tanggal 26- Februari 2021. Menyampaikan bahwa dirinya berharap kelancaran dan kekondusifan wilayahnya. Apalagi di Kecamatan Waru khususnya akan memasuki pesta rakyat, yaitu Pilkades Serentak. Karena Di Kecamatan Waru ada 9, Desa diantaranya sebagai berikut 1. Desa Waru Barat, 2. Desa Waru Timur, 3. Desa Sanah Laok, 4. Desa Tagangser Laok, 5. Desa Tolonto Ares, 6. Desa Tampojung Tenga, 7. Desa Tampojung Guwa, 8. Desa Tampojung Tenggina, 9. Desa Bajur.

“Kepada panitia penyelenggara Pilkades supaya bersikap netral, tidak memihak siapapun. Dan terbuka dalam artian menerima siapapun yang akan mendaftarkan diri menjadi anggota BPD, asalkan masuk kualifikasi yang sesuai dengan Undang- Undang,” ujar camat Waru.

“Panitia pengisian keanggotan BPD khususnya Di Kecamatan Waru, akan bekerja secara propesional, netralitas dan menjungjung tinggi persaudaraan. Semua selalu saya tekankan kepada semua panitia terpilih. Supaya berpatokan pada Peraturan Persyaratan Calon Anggota BPD, khususnya pada bunyi huruf (H) “Bertempat tinggal di wilayah pemilihan yang di buktikan dengan KK dan KTP,” ujar Kasi Pemerintahan Kecamatan Waru ( H.Joko Suryadi SH) saat mendampingi Camat Waru.

Maka Panitia harus memahami bunyi tersebut, apabila nanti ada bakal calon yang mendaftar punya KTP, KK, dll tapi bakal calon tersebut tidak menempati di dusun/desa tersebut, maka pencalonan itu tidak Sah. Meski memiliki KTP atau KK Desa tersebut. Jadi ini yang perlu di perhatikan oleh panitia seleksi keanggotaan BPD. Ketimbang pada akhirnya akan muncul permasalahan baru dan panitia harus menyampaikan kepada masyarakat.(Alamsyah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *