Baru selesai, Proyek Irigasi PSDA Dinas PU Way Kanan Rusak, Lembaga Gempar : PPTK Dan Rekanan Patut Diperiksa

Indopersnews.com_Way Kanan. Lembaga Gerakan Masyarakat Peduli Amanah Rakyat (Gempar) Kabupaten Way Kanan tercengang saat meninjau hasil Pekerjaan Irigasi Proyek Pelayanan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum daerah setempat.

Pasalnya, proyek irigasi dengan volume 500 meter yang berada di dusun 6 Kampung Menanga Siamang, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan itu, kini sudah rusak parah. Padahal, berdasarkan keterangan hasil pantauan dan keterangan masyarakat kampung Menanga Siamang yang dihimpun langsung oleh Ketua Bara JP Way Kanan Rahmat, Ketua Marcab LMPI Rivan Zulizar pekerjaan itu baru saja selesai dalam Minggu ini.

Menurut mereka, seperti yang dilihat pada gambar, bahwa selain rusak retak dan sedikit amblas pada sopi sopi irigasi. Tiga hari lalu saat uji coba proyek tersebut mengalami jebol karena tidak kuat dilalui sumber air yang ada.

“Ya, Diduga kerusakan diakibatkan karena rekanan tidak melaksanakan sebagai mana petunjuk kerja konsultan PU Way Kanan. Bahkan, rekanan tidak membuang pohon yang berada dalam ruas pembangunan pondasi irigasi. Tentunya Jelas bahwa ini dikerjakan asal-asalan,”jelas Indro Wibowo, Juru Bicara Lembaga Gempar yang merupakan Lembaga Gabungan dari Marcab LMPI Way Kanan, DPC Bara JP Way Kanan, LP Nasdem Provinsi Lampung dan LP KPK Provinsi Lampung, Selasa (5/10/2021).

Indro menambahkan, berdasarkan hasil rapat musyawarah bersama, Lembaga Gempar akan mengambil sikap serius untuk menyikapi persoalan ini.Menurutnya, pihaknya sudah mengumpulkan bukti dasar untuk mempersoalkan PPTK dan Rekanan ke ranah hukum.

Diantaranya mengenai adanya indikasi korupsi keuangan Negara yang membuat pekerjaan tidak maksimal. Bahkan jelas terlihat tidak profesionalnya rekanan saat sebuah pohon berdiri di tengah bangunan irigasi itu sendiri. Serta ketidak layakan bangunan dalam pungsinya.

“Kami akan gugat teknis kerja dan pertanggungjawaban dinas PU dalam hal ini jelas merugikan dari pungsi penyerapan anggaran pembangunan itu sendiri. Dan ini potensi hukum yang harus diperiksa,”pungkasnya. (Tim)

Tinggalkan Balasan